Polri: Ormas Tidak Boleh Memaksa THR, Kami Akan Tegakkan Hukum

Mabes Polri tidak akan mentolerir organisasi masyarakat (ormas) yang memaksa meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pelaku usaha atau bisnis.


"Tidak boleh ada organisasi apapun yang mengatasnamakan apapun yang meminta sesuatu dengan paksa, Polri akan melakukan proses penegakan hukum," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (28/5).

Iqbal menambahkan, Polri tidak mempermasalahkan jika para pelaku bisnis memberikan THR secara sukarela. Namun jika terdapat unsur paksaan, pihaknya pasti bertindak tegas.

Untuk itu, Mabes Polri telah menghimbau kepada seluruh jajaran Polsek di wilayah masing-masing untuk merangkul setiap ormas agar tidak melakukan pemaksaan kehendak.

Beberapa waktu terakhir terungkap lewat media sosial ada surat edaran atas nama Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading, Jakarta Utara bernomor 023/FBR/G.021/V/2018 dengan hal Permohonan THR.

Isi surat itu menyebutkan bahwa Pengurus FBR G.021 Kelapa Gading mengharapkan kebijaksanaan warga untuk memberikan THR kepada organisasi mereka.

Kemarin, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta aparat kepolisian segera bertindak terhadap organisasi masyarakat yang memaksa THR kepada pengusaha.

Bambang mengetahui bahwa aksi ormas "memalak" THR telah terjadi di sejumlah kawasan, seperti di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Kalideres, Jakarta Varat. M

"DPR berharap kepolisian pada tingkat wilayah responsif dalam menanggapi laporan masyarakat, termasuk laporan mengenai permintaan THR oleh kelompok-kelompok tertentu kepada pelaku usaha," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya. [ald]