Potret Buram Kota Layak Anak di Tangsel

LEGITIMASI "Kota Layak Anak" di Tangerang Selatan, tentu menjadi kebanggan tersendiri, namun tidak hanya itu, legitimasi itu juga layak dipertanyakan. Untuk di kota Tangerang Selatan sendiri, baik sarana-prasarana bagi anak sangat lengkap, artinya tidak sedikit lembaga-lembaga otonom maupun lembaga pemerintahan yang konsen mengkaji, mendalami serta menangani masalah kekerasa maupun kasus yang terjadi pada anak.


Baik Satuan Tugas (Satgas) anak, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuab dan Anak (P2TP2A), Penyidik Anak di lembaga kepolisian (Polres) Tangerang Selatan, itu merupakan salah satu, dari sekian banyaknya lembaga yang konsen mengatasi berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh anak.

Namun tidak demikian, meskipun banyak lembaga-lembaga yang konsen menangani masalah anak, angka kekerasan pada anak di Tangerang Selatan tidak sedikit, bahkan terus terjadi setiap tahunnya.

Dalam dua tahun terakhir, angka kekerasan pada anak terus meningkat, berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terus terjadi, tahun 2016, secara keseluruhan ada 136 kasus kekerasan dan 92 kasus tersebut adalah kasus kekerasan pada anak. Sementara pada tahun 2017, per- Januari sampai Mei, ada 32 kasus kekerasan, dan 21 satu kasus terjadi pada kekerasan anak.

Angka kasus tersebut, dalam hal ini tentu beragam, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas dan kualitas angka kekerasan pada anak juga terus mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Fenomena ini jelas merupakan kemunduran bagi Tangerang Selatan yang dilegitimasi sebagai Kota Layak Anak.

Saya dalam hal ini ingin bertanya kepada Walikota Tangerang Selatan, ibu Hj. Airin Rachmi Diany yang cantik dan anggun itu, pertama, kenapa dari banyaknya kasus kekerasan pada anak tersebut, kota yang memiliki 7 kecamatan itu dilegitimasi sebagai kota layak anak ? kedua, apa yang menjadi tolak ukur kota Tangerang Selatan dilegitimasi sebagai kota layak anak?

Jika argumentasi bapak Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Fadli Widyanto, Rabu (24/05) kemarin, menjelaskan bahwa kota layak anak di Tangerang Selatan itu karena komitmen Pemkot, karena banyaknya sarana dan prasana anak, maka saya secara pribadi sebagai Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ciputat, jelas tidak sepakat!

Saya keberatan dengan pernyataan bapak Kapolres Tangerang Selatan, yang mengatakan bahwa legitimasi kota layak anak tidak tepat, jika harus dilihat dari banyaknya kasus kekerasan anak, sebab kota layak anak adalah komitmen pemerintah, kecuali kami-kami ini (stakeholder pemerintahan) acuh tak acuh pada kasus tersebut.

Bagi saya, legitimasi kota layak anak bukan dilihat dari berapa banyaknya lembaga-lembaga yang konsen membinangi masalah anak, itu sebabnya kenapa saya menyebut kota Tangerang Selatan Tidak Layak dilegitimasi sebagai kota layak anak!

Bagi saya non sens alias omong kosong, jika berpuluh-puluh pun atau beratus-ratus lembaga yang konsen menangani masalah kekerasan pada anak, baik lembaga otonom maupun lembaga dibawah naungan pemerintahan, jika angka kekerasan pada anak terus meningkat per-tahunnya.

Diakui atau tidak, saat ini di Tangerang Selatan, persoalan kekerasan pada anak, secara kualitas atau pun kuantitas meningkat, sebagai contoh, secara kualitas, kasus kekerasan pada anak sangat beragam. Beberapa pekan lalu, Polres Tangerang Selatan, berhasil mengungkap 4 kasus kekerasan pada anak, yang dilakukan dengan cara sodomi, atau pun pencabulan, kemarin kasus serupa juga terjadi, ada mahasiswa dan mahasiswi membuang bayinya sendiri.

Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah kota Tangerang Selatan. Saya menyaran begini, lebih baik Ibu Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Datang Ke Komnas HAM bicara bahwa "Cabut Saja Legitimasi Kota Layak Anak di Tangerang Selatan,". Sebab jika legitimasi ini tidak dicabut, maka stigma buruk masyakat dari luat Tangerang Selatan akan berpikir dan menanggap kota ini penuh dengan pencitraaan.

Legitimasi ini boleh ditetapkan di Tangerang Selatan, jika tingkat atau pun angka kekerasan pada anak telah mengalami penurunan, saya yakin dan optimis, kasus kekerasan pada anak di Tangerang Selatan, akan meningkat, kenapa ? Sebab dari laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 21 kasus kekerasan pada anak yang diterima itu adalah sebagian kecil dari kasus kekerasan yang terungkap.

Bagaimana permbuktiannya, tunggu saja hasil kinerja lembaga-lembaga yang konsen menangani masalah kekerasan pada anak, dalam beberapa bulan ini selama tahun 2017. Besar harapan saya dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak, pemerintah kota Tangerang Selatan bisa membuka mata, hati, dan pikirannya untuk bekerja dengan lebih baik dan maksimal lagi.

Namun meskipun begitu, hal yang utama yang harus dilalukan oleh Pemkot Tangerang Selatan, untuk bisa meretas kasus kekerasan tersebut, adalah komitmen dan semangat, karena tanpa dua hal tersebut tidak akan terwujud, sama halnya seperti Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014, Pasal 122 tentang pelarangan menjual atau mengkonsumsi Miras di Tangerang Selatan.

Kenapa ini penting untuk dilakukan, sebab masalah kekerasan anak, sudah menjadi masalah akut, ya meskipun sudah ada Undang-undang (UU) atau pun Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur secara tegas, tanpa adanya dua hal itu (Semangat dan Komitmen) sama saja Non Sense atau Omong Kosong. Sebelum saya menutup curhatan saya ini, saya akan mengutip pernyataan salah satu tokoh pembaharu, "Emas Tak Sebanding Dengan Loyang, dan Sutera Tak Setara Dengan Benang," Buya Hamka.

Deni Iskandar
*Penulis adalah Sekertaris Umum di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Filsafat Cabang Ciputat.