Presiden Jokowi Diminta Tolak Tiga Calon Pj Gubernur DKI Usulan Internal Mendagri

Presiden Joko Widodo/Ist
Presiden Joko Widodo/Ist

Mendagri Tito Karnavian berencana mengajukan enam nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Anies Baswedan yang segera habis masa jabatannya.


Enam nama tersebut masing-masing tiga berasal dari usulan Kemendagri, dan tiga nama lagi rekomendasi DPRD DKI Jakarta.

Diketahui masa jabatan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober 2022.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mempertanyakan perihal pengajuan kandidat Pj Gubernur DKI oleh Kemendagri.

Pasalnya, tidak ada kewenangan Mendagri mengajukan calon Pj Gubernur.

Sesuai dengan iklim politik dan proses demokrasi, semestinya tugas mendagri hanya mengelola secara administratif calon-calon yang diajukan oleh DPRD DKI.

Lalu, diteruskan ke presiden untuk menetapkan satu dari tiga calon dari DPRD DKI. Selanjutnya, ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI.

Keikutsertaan Mendagri mengusulkan calon Pj Gubernur, kata Amir, memunculkan pendapat bahwa tugas DPRD DKI untuk menyampaikan tiga calon hanya akan bersifat forma in verba.

“Hal inilah yang harus diwaspadai DPRD DKI,” kata Amir, Jumat (9/9).

Menurut Amir, wajar bila DPRD DKI menyampaikan keberatan kepada Presiden Jokowi. Yakni agar presiden menolak calon internal yang diusulkan Mendagri.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga bisa meminta jaminan dari Jokowi agar salah satu kandidat dari tiga calon ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI.

Biar bagaimana pun juga, lanjut Amir, DPRD adalah manifestasi kedaulatan rakyat di Jakarta.

Sehingga, bila kandidat terpilih merupakan figur yang diusulkan Mendagri, bisa dikatakan sebagai bentuk pengebirian demokrasi.

"Itu penghinaan terhadap kedaulatan rakyat ibu kota," kata Amir.

Sebaliknya, sambung Amir, bila Pj Gubernur DKI berasal dari calon yang diusulkan DPRD maka kebijakan tersebut akan melahirkan pretoria sosial politik serta pretoria dalam penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota.

Karena itu, tambah dia, DPRD DKI diharapkan tidak gegabah dalam menjalan hak dan kewajiban dalam mengajukan nama para calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan yang nantinya akan bertugas pada 17 Oktober 2022. []