Prof Jimly: Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Bisa Merangkul Istana dan Balai Kota DKI

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar/Net
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar/Net

Berbeda dengan Pilkada yang sarat kepentingan politik, pemilihan 'Pj Gubernur' yang sifatnya sementara, tentu mesti figur yang netral, tepat, dan adil. Selain itu tentu saja syarat lainnya adalah kapabilitas, pengalaman dan integritas memimpin DKI setelah masa tugas Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.


Demikian pendapat Anggota DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, Prof Jimly Asshiddiqie melalui keterangannya yang dikutip redaksi, Senin (3/10).

Menurut Jimly, ada tugas penting mesti segera disiapkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru nanti, yakni soal perubahan Undang-Undang tentang kedudukan Ibukota Negara RI yang baru, yang rencananya tahun 2024 akan pinda ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibu Kota Negara di DKI Jakarta akan berganti dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN (Ibu Kota Nusantara).

 "Jadi, secara hukum konstitusi, masih ada dua ibu kota. Segera cabut UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibukota Negara di DKI Jakarta," kata Jimly.

Memang, meski di UU yang baru tentang IKN akan otomatis menggantikan UU yang lama, namun masyarakat perlu tahu supaya tak rancu.

"Kecuali, misalnya, ada tambahan sebagai berikut: 'UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Perubahan/Pengganti UU Nomor 29 Tahun 2007  tentang Ibukota Negara di DKI Jakarta'," kata Jimly.

Lebih lanjut, Jimly memaparkan, bahwa selain perubahan UU tersebut bisa membantu kinerja Presiden Joko Widodo.

"Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru harus bisa dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan dengan DPR RI untuk menyelesaikan UU yang baru," kata Jimly.

Jimly melihat dari tiga calon yang punya pengalamam legislasi UU dan sudah biasa jadi tim penyusun UU adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

"Bahtiar tepat, netral, dan adil sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta yang baru. Selain memang karena sudah berpengalaman pernah jadi Pj Gubernur Provinsi Kepri," kata Jimly.

Jimly menambahkan, apabila Bahtiar menjadi Pj Gubernur maka akan mudah untuk mengubah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ibu Kota Negara di DKI Jakarta.

"Apalagi DPD RI asal DKI sudah mendukung," kata Jimly.

Di sisi lain, lanjut Jimly, Bahtiar bisa merangkul Istana karena dia orang pemerintah, dan dari DKI karena memang dia mengurusi pemerintahan umum. 

"Lagi pula, saya rasa Bahtiar lebih senior, Sekdanya jangan diganti, tetap Pak Matali, jadi cocok. Sedangkan Setpres itu sebenarnya untuk melayani Presiden lebih bergengsi Setpres dong daripada Pj DKI. Nah, kecuali kalau Presiden tidak puas dengan kinerjanya dia, dia dilempar ke tempat lain," demikian Jimly.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama kandidat Pj Gubernur DKI. Ketiganya adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. 

Tiga nama itu telah diserahkan DPRD DKI kepada Menteri Dalam Negeri pada Rabu (14/9). []