PSI Cuma Cari Popularitas Lewat Interpelasi Anies

Andi Yusran/Net
Andi Yusran/Net

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta.


Partai yang mayoritas dihuni anak-anak muda milenial itu menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak serius menanggulangi banjir di Jakarta.

Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, interpelasi adalah hak DPRD dan bisa digunakan kapan saja.

"Namun demikian agar tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (1/3).

Andi menegaskan, sejatinya penggunaan  hak interpelasi digunakan pada kasus-kasus spesifik dan strategis, seperti evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian target kinerja RPJMD atau implementasi APBD.

"Interpelasi tentang banjir saya kira terlalu dipaksakan karena kasus banjir sifatnya regional dan tidak khas Jakarta lantaran banjir itu sifatnya lintas provinsi," kata Andi

Dalam hal ini, pemerintah pusat pun seharusnya juga banyak berperan dalam penanganan banjir tersebut. 

"Idealnya kasus banjir jangan dijadikan ‘panggung’ sekedar mencari popularitas," tandas Andi Yusran. 

Untuk diketahui, sesuai tata tertib di DPRD, hak interpelasi dapat diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Artinya, PSI tidak bisa sendiri dalam menggulirkan wacana hak interpelasi itu.[]