Quo Vadis Penegakan Hukum sebagai Instrumen Utama Pembangunan di Papua

Human Studies Institute menggelar diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Penegakan Hukum sebagai Instrumen Utama Pembangunan di Papua" di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat/Ist
Human Studies Institute menggelar diskusi publik bertajuk "Quo Vadis Penegakan Hukum sebagai Instrumen Utama Pembangunan di Papua" di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat/Ist

PAPUA merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri apabila kita merujuk pada fakta sejarah dan proses administratif yang telah ditempuh. 

Pada masa lampau, Papua merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Tidore. Secara legal formal, melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang digelar pada 1969, mayoritas rakyat Papua menghendaki untuk bergabung dengan NKRI.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengukuhkan status dan identitas Papua yang silih berganti dilakukan oleh berbagai rezim di Indonesia. Mulai dari Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo. 

Status Daerah Operasi Militer (DOM) yang membuat Papua dianggap sebagai daerah konflik telah dicabut. Terakhir, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Papua yang menempatkan Papua berada dalam keududukan istimewa dibandingkan daerah lain yang mendapatkan kewenangan serupa melalui UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut seakan tak cukup. Konflik masih membara dan butuh penyelesaian yang komprehensif untuk menuju Papua damai, Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengab provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. 

Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Di sisi lain, implementasi penyelenggaraan pemerintahan masih dinodai berbagai praktik korupsi yang merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya.

Kejahatan ini dapat mengganggu perekonomian negara maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah, menghambat program penyejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan HAM dan akses terhadap kebutuhan dasar warga.

Itulah mengapa, Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

 Sebagai sebuah upaya yang sepatutnya dilakukan secara serius, kerja penindakan korupsi khususnya pada sektor penegakan hukum, adalah kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. 

Kendati demikian, pelabelan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, tidak membuat pemerintah berupaya memberantas korupsi secara lebih serius.

 Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dari dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2020 yang turun 3 poin dari nilai 40 menjadi nilai 37 dari total nilai 100, dan berada di peringkat 102 dari 180 negara.

KPK sudah menetapkan status tersangka korupsi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe  Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Namun baru Eltinus yang sudah ditahan KPK pada 14 September 2022 lalu. 

Di sisi lain, penetapan ini menjadi pro kontra karena kelompok pendukung kepala daerah, terutama pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe memblokade aparat penegak hukum dengan membuat barikade di depan gerbang rumah Lukas Enembe.

Berkaitan dengan kasus korupsi yang menerpa Gubernur Papua, KPK sudah dua kali melakukan pemanggilan resmi, namun tersangka mangkir dengan alasan sakit. 

Tentunya persoalan Gubernur Papua ini merupakan masalah penegakan hukum yang berdampak sangat luas terhadap tersendatnya pembangunan di Papua itu sendiri. Sehingga, kondisi ini diperlukan pengawasan dan partisipasi oleh publik untuk mengetahui pangkal perkara yang sebenarnya.

Pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan check and balances, termasuk dalam proses penanganan kasus korupsi yang terjadi di Papua tanpa pandang bulu.

 Keterlibatan partisipasi publik melalui pemantauan kinerja dan fakta-fakta hukum yang terjadi perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan objektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum maupun aparatur negara yang tersandung kasus korupsi.

Sehingga agenda pembangunan akan terus berjalan atas kepastian hukum yang ditegakan. Maka dari itu, upaya keterlibatan publik ini penting. 

Hal ini guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat termasuk aparatur yang tersandung kasus harus berjiwa ksatria terhadap kasus yang menimpanya dengan taat mengikuti proses hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.[]

Penulis adalah Direktur Eksekutif Human Studies Institute