Rehab Total Kantor PMI DKI Terealisasi Tahun Depan

Gedung PMI DKI Jakarta/Ist
Gedung PMI DKI Jakarta/Ist

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendukung rehab total Kantor PMI DKI Jakarta dapat segera dilakukan tahun depan.


Ida mengatakan, rehab total Kantor PMI DKI Jakarta belum dapat direalisasikan tahun ini karena sudah terlalu mepet dengan masa Tahun Anggaran 2023.

"Kalau dipaksakan maka diprediksi pembangunan tidak selesai tahun ini dan berpotensi menjadi multiyears, ini yang kita hindari," kata Ida, Selasa (19/9).

Ida menjelaskan, pembangunan rehab total Kantor PMI DKI Jakarta akan dilakukan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Lahan yang digunakan merupakan aset Pemda, sehingga skemanya adalah Pemprov DKI Jakarta yang membangun dan nanti PMI tinggal menggunakan. Bukan sistem hibah," kata Ida.

Menurutnya, rehab total Kantor PMI DKI Jakarta perlu segera direalisasikan karena gedung eksisting sebelumnya sudah dinilai kurang layak untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.

"Untuk Perencanaan dan lainnya dituntaskan tahun ini dan untuk realisasi pengerjaan fisik tahun depan," kata Ida.

Ia berharap, dengan gedung adanya baru nantinya pelayanan kepada warga bisa semakin optimal mengingat PMI menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan masyarakat saat terjadi kebutuhan darah, musibah atau kebencanaan.

"Mau tidak mau kebutuhan gedung baru yang lebih representatif harus kita perhatikan," kata Ida.

Sementara itu, Ketua PMI DKI Jakarta, Rustam Efendi menuturkan, rencananya gedung baru Kantor PMI DKI Jakarta akan dibangun 10 lantai.

"Ada tiga lantai yang dikhususkan untuk kendaraan operasional dan kendaraan lain. Sementara, lantai lainnya akan dimaksimalkan untuk memberikan layanan terbaik bagi warga," kata Rustam.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang sudah memberikan perhatian besar terhadap perlunya rehab total Kantor PMI DKI Jakarta.

"Terima kasih dan apresiasi saya kepada Pak Pj Gubernur, Pak Pras Ketua DPRD dan para Legislator, khususnya Komisi D, TAPD Provinsi DKI Jakarta, serta Dinas CKTRP," demikian Rustam. []