Relawan Jokowi Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Kasus Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Ist
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Ist

Relawan Pasukan Tetap Jokowi (Pak Tejo) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E.


"Penyelidikan kasus Formula E cuma bikin gaduh, karena diduga kuat tidak ada unsur pidananya," kata Ketua Pak Tejo Tigor Doris Sitorus kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (10/10).

 Tigor juga meminta publik tak membawa-bawa nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Karena sejauh ini KPK tidak menemukan unsur keterlibatan Anies dalam perkara tersebut.

"Jangan beranalisa atau berasumsi atas dasar ketidaksukaan terhadap Anies, ini jelas salah," kata Tigor.

Terkait dengan pemberian commitment fee dan penundaan dua tahun penyelenggaraan Formula E, menurut dia, bukan karena hal yang dalam kendali manusia karena dua tahun terakhir terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

"Karena hal yang menggagalkan Formula E bukan hal yang disebabkan oleh manusia, melainkan sebab alamiah yang enggak bisa diprediksi secara objektif," kata Tigor.

Diketahui, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) berhasil melakukan renegosiasi dengan Formula E Operation (FEO). Dari hasil negosiasi ulang ada penurunan harga terhadap commitment fee, yang sebelumnya mencapai Rp 2,3 triliun menjadi Rp 560 miliar.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjamin dirinya tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E di Jakarta. Menurut Anies, rapat-rapat yang digelar dalam acara itu pun selalu direkam sehingga tidak ada upaya untuk menutupi apapun.

"Saya tidak pernah terima (sepeser pun)," kata Anies seperti dikutip dari CNN TV.

"Semua rapat kita ada rekamannya, semua rapat kita. Bukan hanya bisa dibuktikan, artinya enggak ada yang ditutup-tutupi, kalau orang itu ada yang tutup-tutupi, enggak usah pakai rekaman, enggak usah," sambungnya.

Soal dugaan korupsi itu dilaporkan oleh Kelompok Forum Masyarakat. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan commitment fee kepada penyelenggara di tengah situasi pandemi Covid-19.

Selain Anies, sejumlah saksi pun telah diperiksa, di antaranya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto.

Capres NasDem

Relawan Pak Tejo turut menyoroti langkah Partai NasDem yang telah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

 Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

"Anies belum sah menjadi capres karena belum didaftarkan secara resmi ke KPU," kata Tigor.

Untuk mencapreskan Anies, NasDem juga tak bisa sendirian. Sebab NasDem hanya meraih 9,05 persen suara pada Pemilu 2019.

Sementara syarat ambang batas pencalonan presiden yaitu memiliki 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di DPR. 

"NasDem harus mencari rekan koalisi parpol lain untuk mengusung Anies," kata Tigor.

Selain itu, kata Tigor, apabila resmi menjadi capres diharapkan Anies dan capres lainnya tidak menggunakan politik identitas untuk mendulang suara pemilih.

Tigor mengingatkan bahwa politik identitas yang kerap digunakan sebagai strategi pemenangan oleh sejumlah pihak, berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Politik identitas merusak persatuan dan kesatuan bangsa," kata Tigor.

Karena itulah, Tigor berharap Anies dan capres lainnya untuk tidak  melanggengkan praktik politik identitas.

"Para capres sepatutnya mengedepankan persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan Pancasila," demikian Tigor. []