Rusak Moral Bangsa, PKS Jakarta Tolak Perpres Investasi Miras

Abdul Aziz/Ist
Abdul Aziz/Ist

Keran investasi minuman keras (miras) resmi dibuka menyusul terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Perpres disebutkan bahwa penanaman modal bisa dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya setempat.

Namun bukan tidak mungkin aturan ini akan meluas dan semua provinsi termasuk Jakarta, bakal diizinkan untuk investasi miras. 

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz dengan tegas menolak investasi miras di Indonesia.  

"Sebelum keran investasi ini dibuka saja sudah banyak kejadian kriminalitas yang dipicu oleh miras," kata Aziz saat berbincang dengan Kantor berita RMOLJakarta, Senin (1/3). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memberikan contoh, beberapa waktu lalu, akibat mabuk karena mengkonsumsi miras, okum polisi menyalahgunakan senjata api yang menyebabkan 3 jiwa melayang dan 1 luka-luka. 

"Oleh karena itu kami dari PKS menolak keras dibukanya keran investasi ini yang hanya menguntungkan pengusaha tapi merusak moral generasi bangsa ke depan," pungkas Aziz. []