RUU Omnibus Law Perpajakan Buka Ruang Investasi Lebih Besar

Kehadiran Undang-Undang Perpajakan hasil Omnibus Law nantinya diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara dari sisi perpajakan. Disamping membuka ruang investasi lebih besar lagi.


Demikian dikatakan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo dalam seri penutup (Seri 9) diskusi RUU Omnibus Law yang mengangkat topik perpajakan.

Diskusi digelar Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), di Menara Taspen, Jakarta. "Tujuan RUU Omnibus Law Perpajakan adalah untuk memperkuat ekonomi. Harus diakui dalam dua tahun terakhir terjadi perlambatan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan stimulus untuk membuat roda ekonomi bergerak stabil," kata Suryo, Jumat (6/3).

Stimulus yang dimaksud antara lain, penurunan besaran pajak, melakukan rasionalisasi keterlambatan pembayaran pajak, mencari terobosan penerimaan pajak baru, serta pemberian insentif.

Dicontohkan, untuk pajak penghasilan akan turun lima persen selama dua periode hingga pada 2023 mencapai 20 persen.

Sekarang pajak penghasilan sebesar 25 persen. Sementara untuk perusahaan publik diberi diskon tambahan sebesar tiga persen, menjadi 17 persen pada 2023.

Ditambahkannya, kedepan akan diberlakukan aturan bahwa warga negara asing (WNA) dengan keahlian khusus yang bekerja di Indonesia juga akan dikenai pajak untuk penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Selain itu, pajak akan dikenakan untuk transaksi digital.

Narasumber lain, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, situasi ekonomi yang melambat tentu membutuhkan sebuah dorongan agar tidak sampai stagnan.

"Salah satunya melalui RUU Omnibus Law, baik Cipta Lapangan Kerja maupun Perpajakan," ujar Darussalam.

"Dalam RUU Omnibus Law Perpajakan akan diatur tren penurunan tarif, pemberian insentif, serta memperluas basis pajak," sambungnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Adhitya Wardhono mengatakan, perpajakan menjadi sebuah sektor yang akan digenjot agar mendorong peningkatan pendapatan negara.

"Tentu ini bisa menjadi masalah karena penetapan besaran pajak berbeda di daerah. Selain itu, pemda cenderung merasa tidak memiliki kebebasan dalam mengatur pajak di daerahya," jelas Adithya.

Ketua Tim Omnibus Law Himpuni yang juga Ketum ILUNI UI Andre Rahardian menambahkan, setelah 9 kali berdiskusi soal RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, timnya akan membuat resume sebagai masukan yang akan diberikan kepada pemerintah dan DPR.