Sebut Presiden Pemilik TNI, Gubernur Lemhanas Salah Wawasan

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo/Net
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo/Net

Pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat memancing pro kontra.


Pengamat sosial politik Adian Radiatus menilai pernyataan Agus Widjojo bahwa pemilik TNI adalah Presiden merupakan sebuah pernyataan salah wawasan kebangsaan.

Adian berpandangan, meskipun Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI bukanlah dalam arti sebagai 'pemilik' tetapi sebagai jalur komando kepemimpinan negara yang berdaulat. 

Setiap insan yang menyerahkan dirinya menjadi prajurit TNI adalah untuk turut serta menjaga negara dan bangsa, bukan untuk jadi milik seseorang yang disebut Presiden," kata Adian dalam keterangannya, Selasa (12/10).

Adian menekankan Akademi Militer itu kepunyaan negara bukan Presiden.

"Agus Widjojo sebaiknya introspeksi diri untuk kemudian mengoreksi pernyataannya dan meluruskan kembali jati diri TNI sebagai pelindung bangsa dan negara," demikian Adian.

Sebelumnya, Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat.

Hal itu bermula saat Najwa Shihab bertanya kepada Agus Widjojo, "konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?".

Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. 

"Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," ujar Agus.

Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. 

"Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," kata Agus. 

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. 

Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Agus mengatakan, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada.

"Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," demikian Agus.[]