Sembako Kena Pajak, KSPI: Ini Sifat Penjajah!

Presiden KSPI Said Iqbal/Net
Presiden KSPI Said Iqbal/Net

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan memberlakukan tax amnesty jilid 2.


“Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui siaran persnya, Jumat (11/6).

Menurut Said Iqbal, sangat tidak adil jika orang kaya diberikan relaksasi pajak, tetapi untuk rakyat kecil, sekedar untuk makan saja, sembako dikenakan pajak. 

Said Iqbal menegaskan, jika rencana mengenakan PPN sembako ini tetap dilanjutkan, kaum buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Karena dengan adanya PPN sembako, maka harga barang akan naik. Hal ini akan merugikan masyarakat, terutama buruh, karena harga barang menjadi mahal. 

“Terjadi PHK di mana-mana, kenaikan upahnya dikurangi dengan omnibus law, sekarang dibebani lagi dengan harga barang yang melambung tinggi akibat kenaikan PPN,” kata Said Iqbal.

Selain menolak kenaikan PPN, KSPI juga menolak diberlakukannya tax amenesty jilid 2.

“Jika itu dipaksakan, KSPI akan kembali menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan aksi penolakan bersamaan penolakan omnibus law,” demikian Said Iqbal. []