Bangunan ruko yang memakan bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara, akhirnya dibongkar. Bangunan ruko ini sempat viral di media sosial lantaran terjadi adu mulut antara pemilik toko dengan Ketua RT setempat.
- Aksi Alumni dan Mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Berakhir Ricuh
- Sekda DKI Ajak Masyarakat Pasang Atribut HUT ke-496 Kota Jakarta
- Gelaran Lebaran Betawi Disorot, KH Luthfi Hakim: Ada Oknum Ingin Ganti Pj Gubernur
Baca Juga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar bangunan yang melanggar aturan di Komplek Pertokoan Pasar Muara Karang atau yang dikenal Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT011 RW003 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (24/5).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Arifin menegaskan, pembongkaran ini merupakan komitmen dalam penegakkan aturan sebagai upaya refungsi zonasi.
"Jumlahnya berkisar 20 ruko yang kami bongkar sesuai dengan batasan pada Rekomtek. Ini komitmen kami untuk mengembalikan semua fungsi yang ada sesuai dengan zonasi atau refungsi, yaitu fungsi saluran dan jalan," kata Arifin.
Pembongkaran bangunan melibatkan lebih dari 200 ratus personel terpadu, baik dari Satpol PP tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan lainnya tak terkecuali TNI-Polri.
Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah tukang yang dilengkapi dengan alat berat seperti alat penghacur beton (Jack Hammer) hingga truk Sky Lift Crane.
"Sebelumnya kami sudah berikan sosialisasi dengan memberikan batas waktu pemilik ruko membongkar sendiri selama empat hari. Dari pemantauan kami sudah ada yang kooperatif membongkar sendiri dan hari ini batas waktu untuk kita bongkar. Kalau hari ini tidak selesai bisa dilanjutkan besok," demikian Arifin. []
- KNP Jabar Galang Dukungan untuk Ganjar Presiden 2024
- Omnibus Law Kebudayaan Diperlukan untuk Pemajuan Kebudayaan
- Senator DKI Mendorong Inventarisasi Hukum Adat Betawi
