Soal Kerumunan Di NTT, IPW: Tak Mungkin Polisi Tangkap Jokowi Seperti Habib Rizieq

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi NTT/Net
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi NTT/Net

Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis kemarin (25/2). Salah satu pelapor bernama Kurnia mengatakan, Jokowi dilaporkan lantaran abai terhadap protokol kesehatan saat mengunjungi Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sangat wajar jika Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK) melaporkan dan meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi. 

"Sangat wajar juga jika Polri tidak menggubris laporan tersebut," kata Neta melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/2).

Laporan yang dilakukan KMAK berkaca pada kasus Habib Rizieq Shihab yang menggelar acara di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

"Akibatnya Habib Rizieq ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan," kata Neta.

Bahkan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dan  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya.

Lalu bagaimana dengan kerumunan massa yang dilakukan Jokowi, apakah Kapolda NTT akan segera dicopot dari jabatannya oleh Kapolri?

IPW berkeyakinan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan berani mencopot Kapolda NTT Irijen Lotharia Latif. 

"IPW juga berkeyakinan bahwa Polri tidak akan berani memeriksa dan menangkap Jokowi, seperti Polri memperlakukan Habib Rizieq," kata Neta.

Padahal Kapolri Sigit  saat uji kepatutan di Komisi III DPR mengatakan bahwa di eranya "hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas". 

"Kasus kerumunan massa yang dilakukan Jokowi akan membuktikan janji Kapolri tersebut," kata Neta.

IPW juga menilai sangat wajar jika Polri tidak akan memproses laporan soal kerumunan massa Jokowi. 

"Ada dua penyebabnya. Pertama, saat ini yang berada di elit Polri adalah "Geng Solo" yang sangat dekat dengan Jokowi. 

Kedua, memproses Jokowi tentu dapat membahayakan keselamatan Presiden," ungkap Neta.

Neta menuturkan, seharusnya Jokowi tahu diri bahwa kerumunan massa yang dilakukannya akan merepotkan orang orang dekatnya, terutama di Polri.

Dengan begitu sepatutnya Jokowi bisa menahan diri. Sebab apa yang dilakukannya, tidak hanya menuai polemik, tapi juga menunjukkan adanya diskriminasi hukum di masyarakat serta membuat rasa keadilan publik dicederai oleh presiden.

"Jokowi sebagai presiden dan sebagai pejabat publik harusnya bisa menjadi contoh kepada masyarakat luas untuk menaati dan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dan bukannya bebas membuat kerumunan massa," pungkas Neta. []