Soal Polemik Jenderal Dudung-Effendy Simbolon, Kiai Marsudi: Mestinya Tak Emosional

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon/Net
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon/Net

Elemen negara sepatutnya menahan diri dan tidak saling menyudutkan apalagi saling bermusuhan terkait perbedaan pendapat. Seperti perseteruan antara KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.


Tokoh nasional  KH Marsudi Syuhud meminta kedua tokoh nasional ini masing-masing lebih bijak bernarasi di ruang publik. Karena akan jadi masalah besar jika berdampak kepada gangguan stabilitas sosial masyarakat di saat kondisi bangsa tidak baik-baik saja menuju ancaman inflasi tinggi.

"Mestinya mereka menahan diri, tidak emosional. Insya Allah semuanya bisa dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya kalau kita sama-sama memahami esensi demokrasi,'' kata Kiai Marsudi kepada wartawan, Minggu (25/9).

 Effendi Simbolon diketahui akhirnya  secara terbuka meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI AD, termasuk kepada para purnawirawan maupun sesepuh TNI.

"Ada banyak hal yang sedang mengguncang negeri ini. Jika sekarang diikuti oleh kegaduhan antara institusi TNI AD dan DPR RI, sungguh ini bisa mengancam kestabilan bangsa dan negara kita," kata Marsudi.

Terkait sanksi yang disampaikan Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Marsudi menilai hal tersebut merupakan pengingat, teguran atau evaluasi atas ketidaketisan Effendi Simbolon yang menyebut TNI yang merupakan organ pemerintah sebagai ormas.

‘'Effendi Simbolon tidak boleh mengulanginya lagi sebagai evaluasi bahwa parlemen tetap menggunakan fungsinya yang dijamin konstitusi namun tetap menggunakan etika dan beradab dalam bertutur maupun berdialektika," kata Marsudi

Marsudi mengingatkan bahwa untuk kasus ini, bukan hanya Effendi Simbolon yang harus belajar etika. Tapi para prajurit TNI AD yang mengeluarkan pernyataan keras pun harus lebih bijaksana.

‘'Yang demikian kalau ditonton oleh anak-anak kita yang kelak jadi pemimpin, akan menjadi perilaku yang kurang mendidik," kata Marsudi.

Marsudi menyarankan kedua pihak bisa menempatkan diri pada tempatnya masing-masing dan proporsional, tidak keluar dari batas demarkasi sesuai tupoksinya masing-masing. Karena keduanya adalah mewakili lembaga terhormat, yang berdirinya melalui undang-undang. 

"Apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah adalah harus mencerminkan kemaslahatan kepada publik karena intinya adalah tashorruful imam ala ro'yah manutun bilmashlakhah. Artinya apa saja yang dilakukan oleh imam (pemimpin) harus berdampak maslahah, bukan sebaliknya," pungkas Marsudi. []