Soal UMP DKI, Pengusaha Tunggu Keputusan Final Heru Budi Hartono

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Ist

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 naik. Adapun kenaikan itu diangka Rp4,7 hingga Rp5,1 juta.


Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Heber Lolo Simbolon mengatakan, keputusan besaran UMP DKI 2023 akan diumumkan oleh Pj Gubernur Heru Budi Hartono. Sebab itu merupakan kewenangan Heru.

“Kalau dari Dewan Pengupahan, itulah keputusannya 4 angka itu. Silakan Pak Gubernur yang memilih. (Penetapan UMP) Itu menjadi hak prerogatifnya Gubernur. Kami kan hanya memberikan usulan. Kebetulan kemarin enggak sepakat untuk satu angka,” kata Heber kepada wartawan, Rabu (23/11).

Menurut Heber, angka kisaran tersebut merupakan usulan dari perwakilan pengusaha, Pemprov DKI hingga asosiasi pekerja dalam sidang dewan pengupahan. 

Ia menjelaskan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021, Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merujuk pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, mengusulkan kenaikan 5,11 persen sebesar Rp4,8 juta. Sedangkan Pemprov DKI mengajukan perhitungan yang tidak jauh berbeda dengan Kadin, dengan kenaikan 5,6 persen sebesar Rp4,9 juta.

Lebih lanjut, Heber menyampaikan keberatan pengusaha terkait usulan unsur pekerja yang mencapai 10,55 persen atau menjadi Rp5,1 juta.

“Bagaimana pun pemerintah perlu pengusaha hidup di Jakarta. Kalau di atas Rp5 juta, saya rasa ini akan jadi kendala juga. Pengusaha akan malas berusaha juga. Mungkin enggak demo ya, tapi malas jadinya, bebannya terlalu berat,” demikian Heber. []