Sudah Telat, Golkar Usulkan APBD Perubahan Pakai Pergub

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco/Ist
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco/Ist

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendesak pimpinan DPRD segera membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2022 yang hingga kini masih terkatung-katung.


Ketua Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Basri Baco mengatakan, saat ini ada agenda besar yang belum diselesaikan yakni pembahasan RAPBD Perubahan 2021 dan revisi RPJMD 2022.

"Dua agenda pembahasan anggaran tersebut, seharusnya sudah kelar dan tidak terkatung-katung seperti sekarang," kata Bacosaat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (14/10). 

Sebab DPRD masih harus dihadapkan dengan pembahasan anggaran berikutnya yakni KUA-PPAS dan RAPBD 2022.

Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini, mendesak pimpinan dewan mempercepat pembahasan dan mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan. 

"Ayo, kita bekerja sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Karena kita semua bisa duduk sebagai anggota dewan ada andil  kerja masyarakat. Kesampingkan dulu ego atau kepentingan pribadi," kata Baco.

Baco menyarankan, untuk pembahasan RAPBD Perubahan 2021 diserahkan saja kepada pihak eksekutif untuk dijalankan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang semua ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. 

Apalagi, lanjut Baco, Kemendagri sudah bersurat agar APBD Perubahan 2021 menggunakan Pergub saja, sebab sudah terlambat dan harus dipercepat.

Terkait pembahasan revisi RPJMD yang juga tak kunjung usai, Baco mengingatkan adanya konsekuensi yang akan diterima anggota dewan yang terbukti menghambat proses pembahasannya.

"Revisi RPJMD wajib dibahas sebelum masuk pembahasan APBD 2022, yang menghambat bisa dipidana," pungkas Baco.[]