Suntik Mati TV Analog Dinilai Bermasalah, Ini Solusi DPR

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto/Ist
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto/Ist

Pemerintah mulai Rabu malam (2/11), secara resmi mematikan siaran TV analog di wilayah Jabodetabek secara bertahap. Sementara itu, 222 daerah lainnya juga akan terdampak proses Analog Switch Off (ASO) dan harus pindah ke siaran TV digital.


Namun, kebijakan ini dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU-XVIII/2020 (nomor 7) yang secara otomatis melindungi pembatalan pelaksanaan ASO.

Lantas, bagaimana agar Pemerintah tidak melanggar putusan MK? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyarankan agar siaran TV analog dan TV digital dijalankan berbarengan.

Bambang meminta Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa mematikan siaran TV analog. Dia juga meminta agar di saat bersamaan, Pemerintah membawa persoalan ini ke DPR agar ada jalan keluar terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. 

"Simulcast saja. Dua-duanya berjalan. Ini akan baik untuk semua pihak sambil peta jalan menuju siaran TV digital dilaksanakan secara bertahap. Ada sosialisasi masif, ada pengkondisian pelan-pelan. Yang jelas, tidak ada putusan MK yang dilawan,” kata Bambang yang dikutip redaksi, Kamis (3/11).

Diberitakan sebelumnya, putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 (nomor 7) menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Bambang yang juga anggota Fraksi PDIP DPR kembali mengingatkan, dipaksakannya suntik mati siaran TV analog akan merugikan masyarakat banyak. Sebab tingkat perekonomian sebagian masyarakat belum siap untuk menggunakan set top box (STB) sebagai perangkat tambahan TV analog mereka apalagi membeli TV digital. 

“Kita harus hindari kebijakan yang membebani rakyat banyak. Apalagi tidak ada unsur ketergesaan soal ini,” kata Bambang.

Kemenkominfo memutuskan ASO per 2 November 2022 pukul 24.00 WIB untuk wilayah Jabodetabek. Masyarakat yang pesawat televisinya belum digital harus memasang STB agar tetap dapat menonton siaran TV. 

Pemerintah berdalih ASO dilaksanakan agar masyarakat bisa mendapat siaran TV yang lebih beragam dan berkualitas. []