Surat Edaran Dirjen Dikti Soal Larangan Rangkap Jabatan Bikin Resah

Samuel M P Hutabarat/Net
Samuel M P Hutabarat/Net

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.


Terbitnya aturan tersebut ternyata menimbulkan keresahan berbagai pihak, baik dari perguruan tinggi swasta maupun yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi swasta tersebut.

Pakar Hukum yang juga alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar), Samuel M P Hutabarat mengatakan, aturan tersebut mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

"Perlu diperjelas mengenai kedudukan dan hubungan hukum dari pimpinan/pegawai/dosen perguruan tinggi swasta dengan yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tersebut," kata Samuel di Jakarta, Kamis (8/4).

Menurut Samuel, jika dilihat dari sisi hubungan kerja, maka kedudukan ataupun hubungan hukum antara pimpinan/pegawai/dosen adalah karyawan dari Yayasan yang menjadi badan hukumnya, sehingga hubungan hukum ataupun kedudukannya adalah dalam hubungan kerja dan dalam kedudukan yayasan sebagai pemberi kerja dan pimpinan/pegawai/dosen sebagai pekerja dari Yayasan tersebut.

Samuel menilai, pada kedudukan dan hubungan hukum seperti itu, tentunya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dapat terjadi antara pimpinan/pegawai/dosen yang dalam waktu bersamaan juga menjadi salah satu anggota dari organ yayasan. 

Lebih jauh Samuel berpandangan, kondisi seperti ini dapat diatasi jika organ yayasan yang mencalonkan menjadi pimpinan dari perguruan tinggi yang diselenggarakannya mengundurkan diri sebagai organ yayasan.

"Demikian juga sebaliknya atau jika dosen/pegawai diangkat menjadi anggota dari organ yayasan, maka pegawai/dosen tersebut dapat saja mengajukan cuti di luar tanggungan selama masa periode menduduki sebagai organ di Yayasan," tutup dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta itu.

Untuk diketahui, pada Pasal 7 (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. 

Sedangkan ayat (3) anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan ketentuan itu, Kemendikbud RI melarang organ yayasan yaitu pembina/pengawas/pengurus yayasan untuk merangkap sebagai pimpinan/pegawai/dosen pergurun tinggi yang diselenggarakannya.[]