Tabrak Peraturan Wali Kota, Warga Tolak Hasil Pemilihan RW 06A Jakasampurna

Warga RW 06A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi protes terkait pemilihan ketua RW/Ist
Warga RW 06A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi protes terkait pemilihan ketua RW/Ist

Polemik pemilihan ketua RW 06A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, ternyata belum menemukan titik terang.


Warga RW 06A mendorong Lurah Jakasampurna dan Camat Bekasi Barat mendiskualifikasi Yusron Arifin Moerad selaku peraih suara terbanyak pemilihan ketua RW 06A Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Warga RW 06A Kelurahan Jakasampurna, Anton Sihite mengatakan, kemenangan Yusron harus diskualifikasi karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi.

"Kalau sesuai Perwal kan kalau sudah dua kali menjabat itu tidak boleh, harusnya ini tidak diloloskan," kata Anton, Rabu (22/6/2022).

Bukan cuma itu, menurut Anton, saat digelar pemilihan pada 17 Oktober 2021, Yusron juga tidak hadir secara fisik, karena sedang berada di Yogyakarta.

Hal lain yang menjadi sorotan warga, lanjut Anton, adalah selama memimpin, Yusron dan kepengurusan RW 06A juga tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada warga.

Jika merujuk pada Perwal yang ada, menurut Anton, jika calon Ketua RW tidak memaparkan laporan pertanggungjawaban, seharusnya hasil pemilihan dianggap demisioner atau tidak sah," kata Anton.

"Itu yang saya kejar kenapa selama menjabat 8 tahun tidak ada laporan yang disampaikan ke warga. Warga ini punya hak, karena warga iuran setiap bulan, jadi kita sebagai warga tidak berlebihan minta laporan, tapi mereka tidak lakukan," sambungnya.

Selain itu, penjaringan pemilihan calon Ketua RW diungkapkan oleh Anton juga bertabrakan dengan Perwal yang ada. Dimana Ketua panitia pelaksana justru dilakukan oleh Lurah Jakasampurna. Hal ini lah yang juga menjadi pertanyaan warga terkait tahapan itu.

"Terus setiap proses penjaringan itu sendiri, banyak kejanggalan yang mereka lakukan, itu tidak sesuai dengan Perwal. Maka saya bilang dari awal, jika acuan dari Perwal ayo jalannya dengan Perwal ini," kata Anton.

Menyusul banyaknya pelanggaran, Anton mendorong agar rencana pelantikan Yusron dibatalkan.

"Kalau dipaksakan kami akan gugat lewat PTUN," tegas Anton.

Anton juga menyoroti keberadaan tower komunikasi di lokasi fasos/fasum RW 06A.

"Nggak mungkin tower itu gratisan. Lantas kemana larinya uang sewa lahan," tanya Anton.

Tak berbeda jauh, Batsyani (68) juga menyampaikan keluhannya itu. Ia menyebut jika warga RW 06A Jaksampurna, mayoritas merupakan warga beredukasi tinggi. Sehingga seharusnya wilayahnya menjadi panutan atau contoh, dalam hal pemilihan calon ketua RW.

"Jadi bukan sesuatu yang salah kita akui begitu saja. Kalau salah melanggar perwal yang harus akui salah. Dalam proses penjaringan pun juga tidak mengacu ke Perwal, harusnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, siapa yang menjadi RW selanjutnya," demikian Batsyani. []