Tak Gubris Perintah Kapolri Soal UU ITE, IPW: Copot Direktur Reskrimsus PMJ

Neta S Pane/Net
Neta S Pane/Net

Dinilai melakukan pembangkangan terhadap perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis sepatutnya dilengserkan dari jabatannya.


Demikian penegasan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulis, Selasa (23/2).

"'Kapolri juga harus memerintahkan Propam Polri untuk memeriksa Auliansyah Lubis," kata Neta.

Dari pendataan (IPW), Kapolri Sigit berkali-kali mengatakan bahwa dalam menerapkan UU ITE para penyidik Polri agar lebih selektif, karena UU ITE bukan alat kriminalisasi. 

"Tapi nyatanya Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya tidak menggubris perintah Kapolri Sigit," kata Neta.

Misalnya hari ini, Ketua bidang Investigasi IPW Joseph Erwiantoro diperiksa sebagai tersangka dengan surat panggilan Nomor: Spgl/499/II/RES 2.5/2021/Ditreskrimsus PMJ. 

"Pemanggilan ini jelas pembangkangan terhadap perintah Kapolri Sigit bahwa penggunaan UU ITE agar lebih selektif dan bukan alat kriminalisasi," ungkap Neta. 

Dalam kasus ini IPW sudah mendapat keterangan dari dua ahli bahasa bahwa tidak ada penghinaan terhadap apa yang dituduhkan pelapor terhadap terlapor.

Sebelumnya pada 20 November 2020, Ketua Bidang Investigasi IPW Joseph Erwiyantoro sudah dipanggil, dimintai keterangan dan diperiksa Ditreskrimsus PMJ dengan Nomor: Spgl/4207/XI/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus atas laporan Agustinus Eko Rahardjo. 

IPW melihat pengaduan pelapor sebenarnya tidak mendasar karena tulisan terlapor sesungguhnya adalah kritik membangun untuk persepakbolaan nasional dan tidak ada kata-kata fitnah untuk pelapor.

IPW khawatir jika aksi Pembangkangan para penyidik terhadap perintah Kapolri ini dibiarkan akan terjadi keresahan masyarakat, yang berujung pada ketidakpercayaan publik dan benturan sosial antara masyarakat dengan pimpinan kepolisian.

"Karena masyarakat merasa dikriminalisasi dengan pasal pasal karet UU ITE yang "dimainkan" para penyidik," pungkas Neta. []