Tak Perlu Nunggu Direvisi, Kapolri Diminta Bebaskan Tahanan UU ITE

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Net

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disarankan untuk segera membebaskan seluruh tahanan yang dijerat dengan pasal yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 


Aktivis senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Surjadi berpandangan, penangkapan dan penahanan yang selama ini terjadi menyalahi hukum karena kasusnya tidak dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan. 

Sebaliknya, penangkapan itu terjadi atas laporan yang dilayangkan oleh pihak lain yang sama sekali tidak terkait langsung dengan perkara. 

Beathor mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri untuk memilah-milah perkara. Ini penting dilakukan agar kritik tidak dibungkam dan demokrasi tetap hidup.

“Kapolri tidak perlu menunggu UU ITE tersebut direvisi. UU itu sudah menjalani proses yang benar, setelah diundangkan, juga sudah menang di Mahkamah Konstisusi. UU itu pun sudah pernah di revisi 2016,” ujar Beathor dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/2). 

Beathor mencontohkan kasus yang pernah terjadi di periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Saat itu SBY langsung melaporkan aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera).

“Kami gembosin (SBY) dengan isu menerima aliran dana Bank Century yang melibatkan sejumlah menteri kabinetnya. SBY datang sendiri ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan hal tersebut. Juga menteri dan anak-anak SBY,” ujar Beathor menceritakan.

“Kelompok SBY juga melaporkan kami, Bendera, ke Polda Metro dengan tuduhan perbuatan bohong. Dua aktivis yang dipolisikan SBY itu tidak dihukum badan, hanya hukuman percobaan,” demikian Beathor. []