Tiga Komisioner LMKN Minta Pihak Tergugat Buktikan Dalil Jawaban dalam Sidang

Jumpa pers tiga komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024, dari kiri ke kanan Rien Utami Dewi, Rapin Mudiharja, Fredrik J Pinakunary (kuasa hukum), dan Marulam J Hutauruk/Ist
Jumpa pers tiga komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024, dari kiri ke kanan Rien Utami Dewi, Rapin Mudiharja, Fredrik J Pinakunary (kuasa hukum), dan Marulam J Hutauruk/Ist

Tiga komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2019-2024 Marulam Juniasi Hutauruk, Rien Uthami Dewi, dan Rapin Mudiardjo menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: M.HH-02.KI.01.04.01 Tahun 2022.


Marulam menyampaikan, pihaknya menggugat SK tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait di Bidang Lagu dan atau Musik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kuasa hukum tiga komisioner LMKN,  Fredrik J Pinakunary mengatakan, saat ini gugatan sudah memasuki tahap sidang alat bukti tertulis.

"Atas jawaban pihak Tergugat, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mereka telah mengajukan replik tertanggal 24 Oktober 2022," kata Fredrik dalam keterangannya, Jumat (25/11).

Adapun dalam replik tersebut, secara umum Penggugat menolak dan/atau membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam jawabannya.

Penggugat membantah karena tidak pernah diundang sebelumnya, tidak pernah diberitahukan secara patut tentang pemberhentian, tidak ada alasan apapun sehingga pemberhentian sebelum waktunya ini yang tanpa alasan apapun telah menimbulkan kecurigaan yang macam-macam bagi publik.

Oleh karena itu, kata Fredrik, dalam replik tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat dapat membuktikan kapan Tergugat pernah mengundang Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dimana ketentuan yang menyatakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) harus merepresentasikan kepentingan LMKN.

Karena dalam Pasal 89 (1) UU Hak Cipta mewajibkan LMKN merepresentasikan kepentingan pemilik hak, bukan merepresentasikan kepentingan LMK. 

Di dalam replik Penggugat membuktikan bahwa adalah bahaya bila setiap orang yang duduk di LMKN adalah berasal dari LMK tanpa pemeriksaan dan pernyataan lolos dari Panitia Seleksi..

Dalam replik tersebut, menurut Fredrik, kuasa hukum berhasil membuktikan Tergugat telah melanggar hukum prosedur, melanggar hukum materiil dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Fredrik juga menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing sebagai dasar atas gugatannya, yaitu rusaknya reputasi Penggugat karena pemberhentian ini menimbulkan kecurigaan macam-macam pada masyarakat bahwa Penggugat telah melakukan suatu kesalahan. []