Tok! MA Batalkan SKB 3 Menteri tentang Aturan Seragam Sekolah

Ilustrasi siswa dan guru mengenakan seragam beratribut agama Islam yaitu jilbab/Net
Ilustrasi siswa dan guru mengenakan seragam beratribut agama Islam yaitu jilbab/Net

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penggunaan seragam dan atribut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah akhirnya kandas. 


Hal itu setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan SKB tersebut. MA juga meminta para termohon yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri untuk mencabut SKB itu. 

Dalam perkara ini, Menteri Agama menjadi Termohon I, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Termohon II, dan Menteri Dalam Negeri Termohon III. 

"Mengadili, memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021," bunyi putusan yang dikutip Jumat (7/5). 

Majelis Hakim menilai, SKB 3 Menteri itu bertentangan dengan sejumlah ketentuan hukum seperti Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun perkara ini teregistrasi dengan nomor 17/P/HUM/2021. Bertindak sebagai pemohon adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. 

Diketahui, SKB 3 Menteri diterbitkan sebagai respons adanya dugaan pemaksaan atribut agama tertentu kepada siswa di lingkungan sekolah. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Sumatera Barat. 

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan, memakai atribut agama dalam sekolah harus menjadi keputusan guru, siswa, dan orangtua sebagai individu. 

Nadiem menagatakan, SKB yang diterbitkan melarang pemerintah daerah dan sekolah negeri untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama tertentu. []