Tolak Jalan Berbayar, Komunitas Ojol Kepung DPRD DKI

Ratusan driver ojek online alias ojol menggelar aksi menolak sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih 18, Jakarta Pusat, Rabu (25/1)/Ist
Ratusan driver ojek online alias ojol menggelar aksi menolak sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih 18, Jakarta Pusat, Rabu (25/1)/Ist

Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) mendapat penolakan dari ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1).


Massa ojol yang mengatasnamakan Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) itu menyatakan bahwa rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. 

Pasalnya, ERP membuat rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih di saat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi Covid-19.

Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.

Koordinator Aksi 251 Predator Menggugat, Dani Stefanus mengatakan, penerapan ERP untuk mengatasi kemacetan di Jakarta bukan sebuah solusi, tetapi justru mengedepankan kelancaran dan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya.

"Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil-mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas," kata Dani kepada wartawan. 

Dalam orasinya, para pengemudi ojol menyampaikan hendak menemui langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Namun ternyata Prasetio tak kunjung keluar untuk menemui massa driver ojol. []