Tolak Vaksinasi Diancam Denda Rp 5 Juta, Pemprov DKI Pilih Cara Persuasif

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria/Net
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria/Net

Masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 terancam dikenakan sanksi pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta. 


Kebijakan itu tertuang dalam pasal 30 Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta. 

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria alias Ariza, meskipun telah ada aturan yang memuat soal sanksi tolak vaksinasi, namun pihaknya tetap mengedepankan cara-cara persuasif. 

"Kami masih melakukan persuasif sekalipun perdanya sudah ada," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/9). 

Pemprov DKI Jakarta pun terus melakukan berbagai upaya dalam menggenjot capaian vaksinasi. Salah satunya dengan melibatkan pihak RT-RW. 

Selain itu, Pemprov juga melakukan jemput bola dengan menjangkau warga di kampung-kampung dengan melibatkan kader Dasawisma. []