Vaksin Nusantara Jadi Pilihan Alternatif Masyarakat di Tengah Embargo

 Mantan Menkes, Terawan Agus Putranto bersama mantan Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, Andi/Ist
Mantan Menkes, Terawan Agus Putranto bersama mantan Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, Andi/Ist

Vaksin Nusantara diharapkan menjadi pilihan alternatif vaksinasi bagi masyarakat di tengah tindakan embargo dari negara-negara produsen vaksin.


“Dengan adanya beberapa ketersediaan merek vaksin, diharapkan masyarakat bisa memilih untuk disuntikkan dengan vaksin pilihannya. Itu kembali ke pribadi masing-masing, dan menutupi kekurangan vaksin dalam negeri,” kata mantan Tenaga Ahli Menkes, Andi, mengutip penjelasan inisiator vaksin Nusantara, yang juga mantan Menkes Terawan Agus Putranto yang dikutip redaksi, Minggu (18/4).

Mengutip penegasan Terawan, kata Andi, ketersediaan vaksin di Indonesia harus mencukupi agar bisa menghalau Covid-19 dengan cepat.

Pemerintah sendiri saat ini, sambung Terawan, tengah berusaha keras untuk memenuhi ketersediaan vaksin.

“Kita belum bisa berkompromi dengan pandemi saat ini,” kata Terawan, seperti diutarakan Andi.

Terawan selanjutnya, mengajak semua pihak untuk saling bahu membahu menangani pandemi saat ini. 

Ia juga mengajak para ahli dan ilmuan untuk berkontribusi di bidang masing-masing. 

“Para epidemiologi silakan ikut bergabung dalam pengembangan vaksin yang sudah ada, ataupun membuat vaksin sendiri yang diyakini,” kata Andi, mengutip ulang Terawan. 

Bagi Terawan, saat ini yang terpenting adalah bekerja sama membantu pemerintah agar pandemi bisa cepat berlalu, sehingga ekonomi bisa pulih kembali, serta kegiatan sekolah dan perkantoran kembali normal. 

Ia juga mengimbau masyarakat tidak memperkeruh suasana terkait vaksin Nusantara karena para peneliti sedang mengejar ketertinggalan waktu. 

“Kita harus memberikan sumbangsih, baik itu pikiran, karya, maupun tenaga sesuai bidang kita masing-masing, agar negara kita bisa sejajar dengan negara lain,” terang Andi.

Menyinggung soal uji klinis, lanjut dia, sesuai catatan BPOM pada uji klinis fase I, maka penelitian ini dipindahkan untuk di lanjutkan di RSPAD dikarenakan komite etik berasal dari RSPAD.[]