Wagub Dipilih DPRD Langgar Konstitusi

RMOL.Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk mencari pengganti Sandiaga Uno oleh DPRD DKI Jakarta, dinilai melanggar UUD 1945.


Demikian dikatakan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/9).

"Pemilihan wagub oleh DPRD jelas melanggar UUD 1945. Regulasi soal wakil kepala daerah dipilih baik langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD perlu di uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Sugiyanto.

Sebab dalam UUD 1945, tidak ada satu kata atau kalimat yang menyebutkan tentang pemilihan wakil kepala daerah.

Sugiyanto menuturkan, ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah dapat dilihat dalam UUD45 Bab VI Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7). Khusus tentang pemilihan kepala daerah disebutkan pada ayat (4), yaitu berbunyi, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

"Itu artinya yang dipilh kepala daerahnya saja, wakil kepala daerah tidak disebutkan untuk ikut dipilih. Bila kepala daerah terpilih berhenti maka logis dilakukan pemilihan oleh dewan atas usulan penganti dari partai politik pengusung. Tetapi menjadi aneh bila wakil kepala daerah yang berhenti dan dipilih oleh dewan,” papar Sugiyanto.

Soal Pilkada DKI Jakarta, Sugiyanto menegaskan, seharusnya yang dipilih hanya gubernurnya saja.

Tetapi karena UU mengatur partai politik itu mengusung satu paket gubernur dan wakil gubernur, maka yang dipilih oleh rakyat itu sejatinya hanya gubernurnya saja, bukan memilih wakil gubernurnya.

Lebih lanjut Sugiyanto mengungkapkan, bahwa konsekuensi dari ketentuan UUD45 pasal 18 ayat (4) itu maka dapat diartikan bahwa tidak ada pemilihan hanya khusus untuk memilih jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

Sehingga ketika wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota terpilih saat pilkada itu berhenti, maka pengantinya tidak boleh dipilih oleh dewan. Melainkan hanya diusulkan saja oleh partai politik pengusung untuk dilantik oleh kepala daerah.

"Jadi partai politik atau gabungan partai politik harus jelas sejak awal. Siapa yang diusung, kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah bila dalam perjalanannya wakil kepala daerah mundur maka pengantinya adalah hak partai politik pengusung wakil kepala daerah,” papar Sugiyanto.

Oleh karenanya, Sugiyanto berharap penganti Sandiaga Uno tidak perlu dipersoalkan. Sebab sudah jelas dan terang bahwa saat Pilkada DKI lalu, Partai Gerindra yang mengusulkan Sandiaga Uno untuk posisi wagub. Dengan demikian maka penganti Sandiaga adalah menjadi hak Partai Gerindra.

"Jangan bebani Gubernur Anies dengan pro kontra penganti Sandi. Partai PKS harus legowo wagub penganti Sandiaga adalah milik Partai Gerindra," pungkas Sugiyanto.(dod)