Wagub DKI Ogah Komentar Soal Investasi Miras Jokowi

Ilustrasi berbagai merek minuman keras/Net
Ilustrasi berbagai merek minuman keras/Net

Keran investasi minuman keras (miras) resmi dibuka menyusul terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mengenai hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belum mau berkomentar banyak. Ia memilih menyerahkan urusan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

"Terkait kebijakan miras dari pusat itu menjadi kewenangan eksekutif di pemerintah pusat dan DPR," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta, Senin (1/3). 

"Kami pemerintah daerah tidak ikut komen karena kami menunggu apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," sambung pria yang akrab disapa Ariza itu. 

Dalam Perpres disebutkan, investasi miras bisa dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.

Namun bukan tidak mungkin aturan ini akan diperluas, di mana semua Provinsi termasuk Jakarta bakal diizinkan untuk investasi Miras. []