YLKI: Pajak Sembako Tidak Manusiawi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi/Net
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi/Net

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti beras, jagung hingga daging.


"Ini jelas wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis," kata Tulus melalui keterangannya, Kamis (10/6).

Tulus melihat pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. 

"Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi," kata Tulus.

Kata Tulus, pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. 

"Wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," tegas Tulus.

Tulus menyarankan pemerintah menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan ketimbang pajak sembako.

Menurut Tulus, dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp 200 triliun lebih. 

Selain itu, menaikkan cukai rokok akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah.

"Artinya bisa mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," demikian Tulus. []